Maklumat Kemenag 17 Oktober 2019 : Produk Wajib Bersertifikat Halal

Uluale (30/10/19)- Kemenag RI kembali mengingatkan, setelah tanggal (17/10/19) kemarin mengeluarkan maklumat bahwa seluruh produk makanan dan minuman wajib bersertifikasi halal dari Kemenag. Pemerintah memberikan waktu lima tahun kepada seluruh pelaku usaha untuk mengurus dan menindaklanjuti maklumat tersebut. Pemerintah kini menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) terhitung sejak mulai Kamis (17/10/19). Dengan demikian, sertifikat halal untuk seluruh produk tidak lagi diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), melainkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag). Hal ini juga sudah sesuai dengan amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH. 

Selanjutnya, bahwa kewajiban sertifikasi akan diberlakukan untuk produk selain makanan dan minuman. Tahap ini akan dimulai 17 Oktober 2021 dalam rentang waktu yang berbeda, mulai dari tujuh tahun, 10 tahun, hingga 15 tahun. Selama masa penahapan, BPJPH Kemenag akan memberikan pembinaan dan pendekatan secara persuasif kepada pelaku usaha yang produknya wajib bersertifikat halal. Kemenag juga tidak akan menjatuhkan sanksi terhadap produk yang belum bersertifikat halal.

Tahapan ketiga, setelah pendaftaran adalah permohonan sertifikat halal. Dalam tahapan ini, pelaku usaha harus melengkapi dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk. Permohonan sertifikat halal juga harus disertai dengan dokumen sistem jaminan halal.

Selanjutnya, pelaku usaha memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Saat ini LPH baru ada dari LPPOM-MUI. Pelaku usaha pun secara otomatis hanya memiliki pilihan LPPOM MUI pusat dan propinsi. Tahap selanjutnya, BPJPH melakukan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan LPH. Hasil verifikasi itu kemudian disampaikan kepada MUI untuk menetapkan kehalalan produk. Berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI, BPJPH Kemenag kemudian menerbitkan sertifikat usaha halal tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sidrap H. Irman S.Ag, M.Si yang ditandatangani tanggal (29/10/19) membentuk Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah Kab. Sidrap yang di ketuai oleh Penyelanggara Syariah Kemenag Kab. Sidrap Drs Muhammad Tahir, SH yang beranggotakan masing-masing, H. Muhammad Idham, Lc (Ka KUA Kec. Maritengngae), H. Nurdin, S.Ag (Ka. KUA Kec. Watang Pulu) dan Haniah, S.Sos (Staf Bag. Umum Kankemenag Kab. Sidrap). (AMR)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *